Monster Demokrasi Tinggalin Bekas Pilu Pilkada Tanjabtim.

Tanjabtim- Pilkada se-Indonesia telah usai, diselenggarakan melalui proses demokrasi yang aman dan damai.

Namun pilkada tanjung Jabung Timur masih meninggalkan bekas luka demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan nawa cita negara dalam mempertahankan hak demokrasi yang adil tanpa intervensi semi intimidasi dalam bentuk voter suppression.

Heboh nya Isu intervensi semi intimidasi inipun memuncak di publik, pasca beredar nya salinan surat keputusan DPP PAN terkait pemberhentian tetap sulpani sebagai Kader DPD PAN tanjung Jabung Timur, yang dianggap berhubungan langsung terhadap surat usulan ketua DPD terkait ancaman pemberhentian antar waktu sulpani yang menjabat sebagai anggota DPRD terpilih dalam pemilihan legislatif lalu.

Beberapa pihak elemen masyarakat tanjung Jabung Timur menganggap tindakan Partai amanat Nasional mengedepankan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan azas Demokrasi personality, dan ini adalah bentuk hegemoni kekuasaan, yang menjelma sebagai monster demokrasi guna memenuhi ambisi memuluskan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Tidak tanggung-tanggung, menurut dari beberapa sumber menyebutkan; kecewa terkait isu yang disoroti kian merebak di masyarakat umum,  yang sebagian besar Kader PAN Yang menjabat sebagai anggota DPRD Tanjabtim, menjadi sasaran ancaman PAW, bila tidak mengeluarkan kocek dari kantongnya.

Hampir semua kader PAN yang duduk sebagai anggota DPRD, di instruksikan secara masif, harus siap menggelontorkan dananya guna memenuhi tujuan politik Zumi laza sebagai ketua DPD PAN sekaligus sebagai calon bupati Tanjabtim.

Mirisnya bahkan ada Kader PAN yang terpaksa harus menggadaikan SK DPR nya atau bentuk barang lain milik nya, demi menghindari keterlibatannya dalam intimidasi Ala ancaman PAW tersebut.

Sejumlah tokoh masyarakat tanjung Jabung Timur, mengomentari isu tersebut; enggan mendukung kegiatan partai PAN dan akan boikot narasi politik PAN yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat umum.