Tanjabtim – Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan geragai Tahun Anggaran 2026, diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang desa yang sebelumnya telah di laksanakan disetiap desa waktu lalu.
Sebagai mana mestinya proses musyawarah pembangunan dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan tepatnya di aula gedung kecamatan geragai 10/02/2025.
Musrenbang dihadiri dari berbagai organisasi pemerintah daerah kabupaten Tanjabtim, beserta anggota DPRD dapil 3 dan beberapa perwakilan perusahaan sekitar, diantaranya;
- Staf ahli ekonomi (Ridwan S.IP)
- Dinas Pembangunan umum perumahan rakyat (Dedi)
- Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
- Dinas pendidikan
- Dinas kesehatan
- Wakil DPRD Tanjabtim serta Anggota DPRD dapil III
- Camat geragai dan jajarannya (desa) sebagai tuan rumah penyelenggara Musrenbang kecamatan tahun anggaran 2026
- Kapolsek dan Koramil serta lain-lainnya.
Dalam Pemaparan usulan Musrenbang yang berlangsung, Camat geragai menyampaikan; Empat sub bidang kebutuhan prioritas masyarakat saat ini, yang dirincikan 285 kegiatan, salah satunya yang berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan nasional adalah dibidang pertanian dan perkebunan.
Dimana implementasi sistem pertanian dan perkebunan kecamatan geragai kerap mengalami resiko kegagalan peningkatan daya produksi yang maksimal.
Seperti yang sebelumnya, isu yang berkembang dikeluhkan masyarakat petani tanjabtim, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur jalan serta integrasi tata kelola drenase yang berkelanjutan, kian belum memadai.
“Namun paling santer disorot masyarakat, adalah pemeliharaan tanggul dan rehabilitasi aliran sungai; mengingat areal pertanian dan perkebunan kecamatan geragai sering mengalami banjir akibat volume air yang tidak dapat terkendali”.
Camat geragai pun berharap; pihak-pihak dinas terkait dapat memperhatikan usulan masyarakat yang disampaikan; termasuk perusahaan wilayah kerja di wilayah administrasi kecamatan geragai kiranya dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pada sesi tanggapan para undangan Musrenbang; Anggota DPRD Tanjabtim dapil III mengultimatum perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan geragai agar berperan membantu pemerintah daerah kabupaten Tanjabtim dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Aryandi anggota DPRD fraksi PAN menyampaikan; dukungan nya terhadap pembangunan daerah walaupun dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah tanjabtim, yang kemungkinan besar tidak dapat mengakomodir 100% usulan masyarakat secara keseluruhan.
Ia juga menganalogikan; Salah satunya anggaran PUPR yang hanya sekitar 100 miliar untuk belanja barang jasa bidang infrastruktur, bila di sounding terhadap kebutuhan infrastruktur saat ini disetiap 11 kecamatan yang ada,.! hanya dapat mengakomodir 9 milliar persatu kecamatan, dan paling hanya mampu menjangkau pembangunan jalan kapasitas rizit beton kurang lebih 1,5 km.
Dengan demikian, perlu sporting dari pihak perusahaan sekitar, dan korporasi lainnya.
Anggota DPRD dapil III ini juga mengklaim; atas dorongan dari segenap masyarakat; semua anggota DPRD dapil III sudah berkomitmen akan mengadakan hearing dengan pihak-pihak perusahaan wilayah kerja Dapil III, yakni kecamatan geragai, Mendahara Ulu dan Mendahara.
Anggota DPRD fraksi Golkar (Muhammad Syarif) dan sebagai kader partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih menyangkan pihak perusahaan wilayah kerja kecamatan geragai yang tidak hadir, salah satunya PT.Petro China dan PT. WKS serta PT.HNN.
Syarif yang mengaku pendatang baru di kursi DPRD Tanjabtim menekankan; agar pihaknya dan pemerintah daerah menyurati semua perusahaan yang beroperasi di tanjung Jabung Timur, khususnya Dapil III, supaya bersedia mengadakan pertemuan segitiga antara Pemda, DPRD dan Korporasi, guna menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat, sebagai mana tanggung jawab semua pihak dalam pembangunan ekonomi masyarakat daerah kabupaten tanjung Jabung Timur.
Dimana diketahui bersama program pemerintah daerah kedepan ada 4 misi visi prioritas,, diantara nya program 1000 km tanggul.
Maka harapannya perusahaan-perusahaan yang ada,, jangan hanya jadi penikmat pasilitas umum yang Pemda sediakan,.! Korporasi harus ikut handil membantu dan menyukseskan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat;. tegasnya
Disisi yang berbeda anggota DPRD fraksi PAN (Faisal) mengkritik sikap dinas PUPR terkait pembangunan jalan yang di usulkan desa lagan tengah.
Menurutnya; anggaran jalan tersebut sudah pernah dibahas dan anggaran pun sudah ada, namun tidak tertera dalam list item kegiatan yang dipaparkan; sebut nya
Eksplorasi konten lain dari gozabak.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
